Semarang, 22 September 2026 — Mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang sedang menjalani program magang di Sekretariat DPRD Kota Semarang memperoleh kesempatan untuk mengenal secara langsung mekanisme kerja lembaga pemerintahan daerah. Salah satu pengalaman tersebut diperoleh melalui keikutsertaan dalam Rapat Komisi D DPRD Kota Semarang yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Selasa, 22 September 2026.
Bagi para mahasiswa, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program magang, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami secara nyata proses pembahasan kebijakan dan program pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengikuti rapat secara langsung, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mengenai pola koordinasi dan hubungan kerja antara DPRD dengan perangkat daerah, khususnya dalam membahas berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi D DPRD Kota Semarang memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Komisi D melakukan pembahasan, koordinasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain melalui rapat kerja dan forum dengar pendapat bersama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan bidang tugas Komisi D.
Dalam rapat pembahasan RKPD tersebut, sejumlah OPD diundang untuk menyampaikan informasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. OPD yang diundang meliputi Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk & KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pemuda dan Olahraga bersama KONI (Dispora & KONI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinas Arpus), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas
Pendidikan (Disdik).
Keterlibatan berbagai OPD tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat mencakup banyak bidang, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kebencanaan,
perlindungan perempuan dan anak, kepemudaan dan olahraga, hingga kebudayaan dan kesejahteraan rakyat.
Koordinasi antarlembaga diperlukan agar rencana dan program yang dibahas dapat mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Sebagai mahasiswa magang dari Universitas PGRI Semarang, peserta magang berkesempatan mengamati
jalannya rapat secara langsung. Mahasiswa memperhatikan materi yang disampaikan, mencermati komunikasi
antara anggota DPRD dan perwakilan OPD, serta mempelajari cara setiap perangkat daerah menjelaskan
program dan kebutuhan sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa perencanaan pembangunan daerah melibatkan banyak
pihak. Setiap OPD memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, sedangkan DPRD menjalankan fungsi
pembahasan dan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup komisinya. Melalui rapat, berbagai informasi dan
kebutuhan dapat dibahas sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Bagi mahasiswa Hukum Universitas PGRI Semarang, kegiatan ini menjadi sarana untuk menghubungkan
pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa
dapat memahami bahwa ilmu hukum tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan atau penyusunan
peraturan, tetapi juga berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan proses pembahasan kebijakan publik.
Selain menambah wawasan mengenai pembahasan RKPD, kegiatan ini membantu mahasiswa
mengembangkan kemampuan observasi, mencatat informasi penting, berkomunikasi secara profesional,
memahami tata kerja lembaga pemerintahan, serta bersikap disiplin dan bertanggung jawab ketika mengikuti
kegiatan kedinasan. Mahasiswa juga belajar menyimak persoalan dari berbagai sudut pandang sebelum
memahami suatu program atau kebijakan.
Pembahasan yang melibatkan berbagai OPD memberikan pemahaman bahwa program pemerintah daerah
pada akhirnya ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan, perlindungan sosial,
pendidikan, ketenagakerjaan, penanggulangan bencana, perlindungan perempuan dan anak, serta bidang
kepemudaan dan kebudayaan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, koordinasi lintas
sektor menjadi bagian penting dalam merencanakan program pembangunan.
Melalui pengalaman ini, mahasiswa dapat melihat bahwa proses pembahasan RKPD membutuhkan
informasi yang jelas, koordinasi, dan pertimbangan terhadap kondisi masyarakat. Pengalaman tersebut juga
mengajarkan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam memahami proses kerja di lingkungan
pemerintahan.
Keikutsertaan mahasiswa Universitas PGRI Semarang dalam Rapat Komisi D DPRD Kota Semarang pada
Selasa, 22 September 2026, menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga selama program magang.
Mahasiswa tidak hanya mengenal pelaksanaan rapat resmi, tetapi juga memperoleh gambaran tentang
pembahasan program pemerintah daerah bersama perangkat daerah.
Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap profesional sebelum memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan magang di Sekretariat
DPRD Kota Semarang, mahasiswa Universitas PGRI Semarang dapat belajar secara langsung bahwa
penyelenggaraan pemerintahan memerlukan kerja sama, kedisiplinan, komunikasi yang baik, serta perhatian
terhadap kebutuhan masyarakat.
